PWNU Jateng Deklarasikan Seruan Moral Muktamar NU: Minta Presiden Cegah Intervensi dan Tolak Politik Uang
- account_circle NUOKe
- print Cetak
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah secara resmi menggaungkan Deklarasi untuk Muktamar Ke-35 NU yang Jujur, Bersih, Terbuka, dan Beradab. Pernyataan sikap kelembagaan tersebut dibacakan di sela Pembukaan Bahtsul Masail NU se-Jateng di Pondok Pesantren Darussalam, Sempong, Kabupaten Semarang, Sabtu (22/8/2026).
Rais Syuriyah PWNU Jateng, KH Ubaidullah Shodaqoh, memimpin langsung pembacaan ikrar moral tersebut di hadapan para kiai dan peserta forum. Sebelum membacakan naskah deklarasi, Kiai Ubaid secara khusus mendaraskan Surah Al-Baqarah ayat 188 mengenai larangan memakan harta sesama secara batil dan praktik menyuap pemangku otoritas untuk merampas hak orang lain.
Kiai Ubaid turut menyitir hadis Rasulullah SAW yang menegaskan laknat bagi pemberi maupun penerima suap sebagai dasar landasan syariat dalam berorganisasi.
“Dengan memohon ridha Allah, kami segenap Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah menyatakan sikap,” tegas KH Ubaidullah Shodaqoh sebelum membacakan butir-butir pernyataan.
Katib Syuriyah PWNU Jateng, KH Mohamad Muzamil, menjelaskan bahwa sikap bersama ini merupakan pengejawantahan dari amanat ulama sepuh demi menjaga integritas jam’iyyah jelang suksesi kepemimpinan tertinggi NU.
“Pernyataan deklarasi tersebut semata-mata untuk menindaklanjuti harapan para Masyayikh, juga kebanyakan Nahdliyin khususnya di Jawa Tengah,” jelas Muzamil.
Enam Butir Deklarasi PWNU Jawa Tengah
- Mendukung sepenuhnya penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama yang jujur, bersih, terbuka, demokratis, dan beradab, sesuai keputusan para masyayikh.
- Menjunjung tinggi martabat Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) sebagai instrumen kehormatan dan kebijakan ulama.
- Menolak dengan tegas segala bentuk politik uang dalam setiap proses Muktamar.
- Menolak segala bentuk kecurangan, manipulasi, dan penyalahgunaan proses organisasi.
- Menolak segala prilaku yang bisa menodai marwah, kehormatan, dan martabat ulama.
- Meminta kepada Presiden selaku kepala pemerintahan agar mengingatkan dan melarang aparatur negara melakukan tekanan, intervensi, dan pengondisian dalam Muktamar baik atas nama Istana/Presiden maupun pemerintah.
“Demikian pernyataan sikap kami bersama demi kemaslahatan dan keutuhan jam’iyyah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua,” tutup Kiai Ubaid.
- Penulis: NUOKe
- Editor: NUOKe
- Sumber: NU Online
Saat ini belum ada komentar