Sejarah Pergunu: Dari Majalah Dunia Pendidikan hingga Era Reformasi

Lanskap sejarah pers dan organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) menyimpan banyak dinamika menarik. Salah satunya terpotret pada April 1970, ketika sebuah majalah berkala bernama Dunia Pendidikan terpaksa menghentikan penerbitannya. Terhentinya publikasi ini bukan sekadar persoalan kendala teknis percetakan, melainkan cerminan dari situasi politik dan kelembagaan yang tengah melanda penerbitnya: Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), serta sang induk, Partai NU, yang kala itu menghadapi tekanan politik luar biasa di masa awal Orde Baru.

Meski usianya terbilang singkat, majalah Dunia Pendidikan menorehkan jejak penting dalam lintasan sejarah literasi dan advokasi pendidik berbasis kaum sarungan.

‘Dunia Pendidikan’: Suara Literasi dan Pendidik Nahdliyin

Edisi perdana majalah Dunia Pendidikan meluncur pada 17 April 1969. Kelahirannya disambut hangat sebagai penanda fase kedewasaan Pergunu yang kala itu menginjak usia 17 tahun sejak gagasan pendiriannya pada Mei 1952.

Sebagai badan otonom, Pergunu kala itu berikhtiar memperkuat tradisi literasi media cetak NU. Jika NU di tingkat pusat telah memiliki organ resmi seperti koran harian Duta Masyarakat yang perannya begitu fenomenal sepanjang kurun 1960–1965—maka Pergunu hadir melengkapi ruang publikasi yang lebih spesifik.

Mendapat restu langsung dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Dunia Pendidikan didedikasikan untuk menyuarakan aspirasi para guru madrasah maupun sekolah umum dari kalangan nahdliyin. Daya jangkau majalah ini pun tergolong masif pada masanya. Pada cetakan awal, oplahnya mencapai 10.000 eksemplar, kemudian merangsek naik hingga 15.000 eksemplar per edisi mulai nomor ketujuh. Angka sirkulasi yang realistis mengingat basis keanggotaan Pergunu saat itu mencapai puluhan ribu pendidik di berbagai daerah.

Sejarah Panjang Kelahiran Pergunu

Berdasarkan Ensiklopedia NU, Pergunu merupakan badan otonom yang menghimpun dan menaungi guru, dosen, hingga ustadz. Akar pembentukannya bertolak dari Konferensi Lembaga Pendidikan Ma’arif NU pada tahun 1952 yang merekomendasikan perlunya wadah profesi bagi para pengajar di lingkungan NU.

Mandat tersebut ditindaklanjuti oleh LP Ma’arif NU Surabaya dengan mendirikan Pengurus Cabang (PC) Pergunu Surabaya pada 1 Mei 1958. Tak butuh waktu lama, konsolidasi tingkat nasional terwujud dengan berdirinya Pimpinan Pusat (PP) Pergunu pada 14 Februari 1959 di bawah kepemimpinan Bashori Alwi.

Dalam Kongres Perdana di tahun yang sama (17–20 Oktober 1959), 27 cabang bersepakat mengukuhkan kembali Bashori Alwi sebagai ketua umum. Roda organisasi berlanjut pada Kongres Kedua (1966) yang memilih Mardji’in Syam sekaligus memindahkan poros kantor pusat dari Surabaya ke Jakarta.

Prestasi advokasi Pergunu tercatat mentereng. Pada tahun 1968, Pergunu Jawa Timur sukses memperjuangkan pengangkatan sekitar 20.000 anggotanya menjadi guru negeri di lingkungan Departemen Agama. Namun, hegemoni politik Orde Baru yang merestrukturisasi dan menyatukan seluruh organisasi profesi guru ke dalam satu wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) membuat langkah Pergunu perlahan meredup dan mati suri.

Menyalakan Kembali Api di Era Reformasi

Runtuhnya rezim Orde Baru membuka gerbang revitalisasi. Semangat menghidupkan kembali wadah pendidik NU berawal dari diskusi kecil yang diprakarsai oleh H. Abdul Latif Mansyur di Jombang.

Gagasan tersebut mendapat sambutan luas, hingga berujung pada Musyawarah Guru Pergunu di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Surabaya, pada 30–31 Maret 2002. Pertemuan tersebut berhasil merumuskan kepengurusan Wilayah Jawa Timur, menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), memberikan rekomendasi kepada PBNU, serta membentuk formatur pembentukan pengurus pusat.

Langkah taktis ini berlanjut pada pertemuan 15 Juli 2003 yang menunjuk tiga tokoh sentral sebagai pengurus inti harian PP Pergunu:

• Ketua Umum: Drs. K.H. Asep Saifuddin Chalim
• Sekretaris Jenderal: H. Kusnan A.
• Bendahara Umum: Drs. H. Choiruddin Ch.

Perjuangan legalitas keorganisasian sempat menemui jalan terjal. Pada Muktamar NU ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Solo (2004), permohonan Pergunu untuk disahkan kembali sebagai badan otonom belum membuahkan hasil. Pengakuan resmi tersebut baru terwujud secara paripurna pada Muktamar NU ke-32 di Makassar tahun 2010.

Paradigma Baru: Profesionalitas dan Khittah 1926

Langkah organisasi kian kokoh melalui perhelatan Kongres I Pergunu di Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, pada 23–24 Juli 2011, yang secara definitif mengamanahkan kepemimpinan PP Pergunu periode 2011–2016 kepada KH Asep Saifuddin Chalim, yang kemudian berlanjut pada periode berikutnya (2016–2021).

Ada transformasi fundamental dalam tubuh Pergunu masa kini. Jika pada masa awal kelahirannya organisasi ini diposisikan sebagai alat perjuangan Partai NU, kini Pergunu bertransformasi dengan paradigma baru:

1. Profesionalitas dan Kemandirian: Mengutamakan peningkatan kompetensi dan integritas tenaga pendidik tanpa berafiliasi dengan partai politik mana pun.
2. Komitmen Khittah 1926: Bergerak murni dalam koridor sosial-keagamaan sebagaimana jati diri dasar Nahdlatul Ulama.
3. Pembangunan Karakter Generasi Muda: Mengambil peran strategis dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia dan berwawasan luas melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.

Kini, jejak lembaran Dunia Pendidikan tahun 1970 telah bertransformasi menjadi spirit perjuangan baru bagi ribuan guru nahdliyin di seantero Nusantara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.