Sejarah Sarbumusi NU: Dari Pabrik Gula hingga Menjadi Konfederasi

Perjalanan panjang gerakan buruh di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran kalangan santri dan ulama. Melalui Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Nahdlatul Ulama (NU) menorehkan sejarah panjang dalam advokasi hak-hak kaum pekerja. Menapaki usia ke-71 sejak didirikan pada 27 September 1955 (9 Shafar 1375 H), Sarbumusi membuktikan eksistensinya sebagai salah satu pilar perjuangan ketenagakerjaan terpenting di Tanah Air.

Berdasarkan keputusan Muktamar ke-34 NU tahun 2021, Sarbumusi ditegaskan kembali statusnya sebagai Badan Otonom (Banom) NU berbasis profesi dan kekhususan yang membidangi buruh, karyawan, serta tenaga kerja lintas sektor.

Lahir dari Pabrik Gula: Menegakkan Relasi Ketenagakerjaan yang Adil

Cikal bakal Sarbumusi berakar dari basis industri riil di Pabrik Gula Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Melansir catatan NU Pedia, pembentukan wadah ini lahir dari kepedulian moral para ulama dalam merespons ketimpangan posisi tawar yang kerap dialami para pekerja.

Prinsip dasar pembelaan Sarbumusi berpijak langsung pada ajaran Rasulullah saw. tentang keadilan industrial:

“Berikan upah buruh sebelum keringatnya kering.” (H.R. Bukhari)

“Barang siapa mempekerjakan seorang buruh, maka beritahukanlah upah yang akan diterima oleh si buruh.” (H.R. Al-Baihaqi)

Bagi NU, serikat buruh bukan sekadar instrumen politik praktis, melainkan medium dakwah sosial untuk menegakkan hubungan industrial yang setara, manusiawi, dan bermartabat.

Dinamika Sejarah: Mati Suri di Era Orde Baru hingga Kebangkitan Reformasi

Lintasan sejarah Sarbumusi melewati pasang surut politik nasional, terutama saat rezim Orde Baru menerapkan kontrol ketat terhadap gerakan sipil:

• Unifikasi Paksa (1973): Melalui kebijakan sentralisasi wadah serikat, pemerintah Orde Baru melebur seluruh organisasi buruh ke dalam Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) pada 1973, yang kemudian bertransformasi menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada 1985. Kebijakan ini memaksa Sarbumusi membekukan aktivitas resminya.
• Amanah Muktamar Situbondo (1984): Kendati kelembagaan formal vakum, Muktamar ke-27 NU di Situbondo tetap menginstruksikan warga Nahdliyin di sektor industri untuk memelopori serikat-serikat kerja yang berorientasi pada kepentingan buruh dan peningkatan produktivitas.
• Inisiasi Pasca-Reformasi (1998–1999): Tumbangnya rezim Orde Baru dan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat mendorong digelarnya Forum Silaturahim Nasional pada 26 Juni 1998, disusul Rakernas di Kopo, Bogor, pada Mei 1999.
• Masa Transisi LPTK NU (1999): Muktamar ke-30 NU di Lirboyo, Kediri, merespons dinamika ini dengan mendirikan Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja Nahdlatul Ulama (LPTK NU) sebagai sarana riset dan advokasi buruh sebelum status serikat penuh dipulihkan.
• Reaktivasi Banom (2004): Muktamar ke-31 NU di Solo secara resmi memulihkan kembali Sarbumusi sebagai badan otonom perburuhan NU seutuhnya.

Profil Pemimpin: Estafet Ketua Umum hingga Presiden Konfederasi

Dihimpun dari arsip NU Online, pergantian kepemimpinan Sarbumusi mencatat transisi struktur organisasi dari format konvensional Ketua Umum hingga kepemimpinan modern Presiden Konfederasi:

• H. Murtadji Bisri (1955–1960)

Tokoh perintis yang terpilih sebagai anggota DPR RI hasil Pemilu 1955 mewakili Partai NU dari daerah pemilihan Jawa Timur. Kiprah parlementernya berlanjut pasca-Dekrit Presiden 1959 hingga menjadi representasi buruh Sarbumusi di DPR-GR (1960–1966). Di beberapa catatan internal, figur Thahir Bakri juga tercatat memimpin pada fase fondasi awal ini.

• K.H. Masykur (1960–1969)

Ulama pejuang kemerdekaan yang juga mengemban amanah sebagai Ketua I PBNU hasil Muktamar ke-22 tahun 1959. Kepemimpinannya memperkokoh basis ideologi perjuangan buruh di tubuh kultural Nahdliyin.

• H. Soetanto Martoprasono (1969–1973)

Terpilih melalui Kongres Akbar III di Jakarta pada September 1969. Ia memimpin organisasi melewati masa-masa genting hingga kebijakan unifikasi serikat buruh Orde Baru diterapkan.

• H. Junaidi Ali (2004–2010)

Menahkodai fase awal kebangkitan Sarbumusi pasca-Muktamar Solo 2004, melanjutkan kepemimpinan transisi setelah H. Soetanto Martoprasono mengundurkan diri.

• H. M. Syaiful Bahri Anshori (2010–2022)

Terpilih sebagai Ketua Umum pada Kongres Akbar IV tahun 2010. Pada Kongres Akbar V (Mei 2016), kepengurusan mengalami modernisasi struktural sehingga jabatannya resmi berubah menjadi Presiden Konfederasi.

• H. Irham Ali Saifuddin (2022–sekarang)

Ditetapkan sebagai Presiden Konfederasi masa khidmah 2022–2027 melalui Kongres Akbar VI yang digelar di Sidoarjo, Jawa Timur—tempat kelahiran bersejarah organisasi ini.

Relevansi Gerakan di Tengah Disrupsi Industri

Memasuki fase tujuh dekade, tantangan Sarbumusi beralih ke isu-isu ketenagakerjaan mutakhir: kerentanan pekerja lepas (gig economy), otomatisasi kecerdasan buatan, fleksibilitas relasi kerja, serta jaminan perlindungan sosial.

Sebagai wadah perjuangan buruh berbasis nilai Islam moderat, Sarbumusi memegang tanggung jawab ganda: aktif mendampingi penyelesaian sengketa industrial di lapangan serta konsisten memastikan pembangunan ekonomi nasional berjalan tanpa menanggalkan martabat kaum pekerja.